Motamasin, Malaka — Ada jalur setapak di tepi sawah, membelah semak dan ladang jagung. Sepi, nyaris tak terlihat mata awam. Tapi di mata a...
Motamasin, Malaka — Ada jalur setapak di tepi sawah, membelah semak dan ladang jagung. Sepi, nyaris tak terlihat mata awam. Tapi di mata aparat, itulah “pintu bayangan” yang menghubungkan dua negara tanpa izin. Siapa pun yang melintas tak tercatat, tak terdata, tak terpantau.
Dan kini, pintu itu jadi target operasi bersama. Kamis (14/8/2025), Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin menjadi pusat koordinasi kekuatan lintas instansi. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar Sosialisasi Penanganan Lintas Batas Negara pada Jalur Tidak Resmi dan Survei Identifikasi Jalur Tradisional.
Agenda ini adalah turunan langsung Prioritas Nasional ke-2 Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam RPJMN 2025–2029, menegaskan tekad untuk memantapkan pertahanan dan keamanan negara dari titik terluar Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua tak sekadar hadir—mereka pasang badan demi kelancaran giat ini. Dukungan teknis, koordinasi lapangan, hingga data analisis perlintasan disiapkan penuh.
Bahkan, Imigrasi Atambua menjadi salah satu narasumber inti yang memaparkan strategi mengawasi dan menertibkan jalur tradisional yang rawan disalahgunakan.
Para narasumber yang tampil membawa spesialisasi masing-masing. Bambang Tutuko P. (Kepala KPPBC TMP B Atambua) membeberkan strategi memutus alur penyelundupan barang. Kolonel Ctp. Moh. Khoirul Hadi, S.IP (Paban V/Surta SOPS TNI) mengungkap taktik patroli dan penempatan pos militer.
Andrianus Tonny Budjaya (Ketua Tim Pengendalian Pemeriksaan Keimigrasian TPI Darat) membahas prosedur pemeriksaan dan celah hukum di jalur tidak resmi. Simon Soli, S.Pt., M.P (Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTT) memperingatkan bahaya hama dan penyakit dari arus barang tanpa kendali.
Sementara Miguel Gomes (Kepala Staf Dirjen Imigrasi Timor Leste) membawa perspektif kerja sama lintas negara demi mengarahkan warga ke jalur resmi.
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, yang memantau langsung giat ini dari pusat, memberi apresiasi tinggi atas sinergi di lapangan
“Kegiatan ini adalah wujud nyata bagaimana Imigrasi bekerja tidak sendirian, tetapi bersama instansi lain demi menjaga kedaulatan negara.
Identifikasi jalur tradisional bukan sekadar pendataan, melainkan langkah strategis untuk memastikan setiap perlintasan tercatat, terpantau, dan terkendali,” ungkapnya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Putu Agus Eka Putra, senada dengan visi Plt.
Dirjenim, menekankan bahwa keberhasilan menjaga perbatasan tidak hanya diukur dari berapa banyak jalur yang ditutup, tetapi dari seberapa aman dan nyaman masyarakat beraktivitas.
“Tugas kami bukan hanya mengawasi, tetapi juga membangun kesadaran bahwa jalur resmi adalah perlindungan bagi warga itu sendiri. Sinergi seperti hari ini membuat pesan itu lebih kuat terdengar di lapangan,” ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Arisan Gumilang, juga menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara keamanan negara dan kehidupan warga perbatasan.
“Kami ingin memastikan setiap rekomendasi dari giat ini bukan hanya tegas di atas kertas, tapi juga realistis dijalankan tanpa mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial warga. Keamanan negara dan kesejahteraan masyarakat harus berjalan beriringan,” tegasnya
Apel pelepasan tim survei yang dihadiri Wakil Bupati Malaka dan Deputi I BNPP menjadi titik start operasi lapangan, disusul peninjauan jalur tradisional yang masih aktif.
Dari Motamasin, pesan ini bergema: tidak ada lagi pintu bayangan di perbatasan. Yang tersisa hanyalah gerbang resmi—aman, terpantau, dan dijaga untuk masa depan negeri. (*)
