Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI ) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di pesisir Kota Pasuruan, menunggu penyerahan aset daerah...
Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI ) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di pesisir Kota Pasuruan, menunggu penyerahan aset daerah Kota Pasuruan ke Propinsi Jatim. Proyek bantuan hibah dari pusat senilai Rp 250 milyar ini, rencananya akan digarap tahun 2018. Apr 18, 2018 @ 07:45
“Jika penyerahan aset sudah beres, proyek akan segera dikerjakan tahun ini, ” kata Iskandar Kabid Perikanan Dinas Perikanan dan Kelauatan Kota Pasuruan.
Lanjut Iskandar, nanti setelah proyek selesai dibangun, asetnya akan dikembalikan lagi ke pemerintah daerah Kota Pasuruan. Pengelolaan TPI, akan dikendalikan oleh Dinas Perikanan dan kelauatan Kota Pasuruan.
Untuk pengelolaan PPI akan dibicarakan lebih lanjut dengan propinsi. “Mengacu pada Permen nomer 4 tahun 2014, tentang pengelolaan perikanan antara daerah kota dengan propinsi. Ada wilayahnya masing – masing. Kawasan lepas pantai hingga ke laut merupakan kewenangan propinsi, termasuk hutan mangruve. Sedangkan kawasan darat akan dikelola oleh pemerintah kota,” terang Iskandar.
Namun, keterangan dari pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Pasuruan terkait dengan aset dan pengelolaan PPI – TPI diragukan oleh DPRD kota Pasuruan. Hingga legeslatif membentuk Panitia khusus ( Pansus ) PPI – TPI.
“Kami harus membentuk pansus PPI – TPI, guna mengontrol proses pembamgunan dan pengelolaan PPI – TPI, ” kata Ismu, salah satu anggota Pansus.
Lanjut Ismu, terkait aset, pansus sudah bertanya ke Bagian Hukum Proponsi Jatim. Dan mendapat keterangan, jika aset daerah yang sudah diserahkan ( hibah ) ke propinsi otomatis aset menjadi milik Propinsi dan tidak bisa dikembalikan lagi ke daerah. “Hal ini bertentangan dengan keterangan dari pemkot Pasuruan, bahwasannya setelah PPI – TPI selesai dibangun, akan diserahkan kembali ke daerah,” terang Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kota Pasuruan.
Untuk pengelolaan PPI – TPI, kata ismu, pansus akan bertanya ke Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jatim. Bagaimana model pengelolaanya. Dan peran pemkot dimana. Serta, bagi hasil pendapatan dari restribusi, pemkot kebagian berapa persen. Untuk itu, pansus melakukan study banding ke beberapa daerah yang memiliki TPI dan PPI.
“Kami telah mengantongi beberapa model pengelolaan kerjasama daerah dengan propinsi. Misalnya, TPI di Kota Probolinggo. Pengelolaan oleh Propinsi dan Pemkot Probolinggo hanya mendapat bagian 5 % dari restribusi penjualan ikan. Sangat kecil sekali. Di daerah lain, modelnya tidak jauh beda, ” jelas Ismu.
Lanjut Ismu, pansus tidak yakin kalau TPI kota Pasuruan, seluruhnya dikelola pemkot. Oleh karena itu, pansus akan memanggil OPD terkait untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimana hubungan kerja sama dengan Propinsi terkait PPI – TPI.
Pansus juga akan bertanya ke DPRD Propinsi Jatim, untuk memastikan, apakah proyek PPI – TPI kota Pasuruan sudah masuk dalam rencana pembangunan Propinsi tahun 2018.
“Kami ingin memastikan jika pembangunan proyek ini bisa dikerjakan tahun 2018. Untuk itu, kami akan bertanya ke DPRD Propinsi Jatim, apakah proyek ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Propinsi tahun 2018, ” pungkas Ismu. (Zaelani)
